Home / Kabar / Dalam Negeri / Upaya Terstruktur, Sistimatis, dan Masif untuk Mengusir Umat Kristen dari Singkil, Aceh

Upaya Terstruktur, Sistimatis, dan Masif untuk Mengusir Umat Kristen dari Singkil, Aceh

Sebarkan:

 

Masyarakat Pakpak sudah hadir di Singkil jauh sebelum kemerdekaan. Daerah Singkil adalah daerah ulayat hak masyarakat adat Pakpak. Dengan demikian, mereka berhak membangun rumah ibadah di sana. Memang Singkil masuk wilayah administratif Aceh Darussalam, tapi sudah beberapa generasi didiami etnik Pakpak

Selasa, 6 Oktober 2015, Pemuda Peduli Islam Aceh Singkil berunjuk rasa. Mereka mendesak pemerintah yang tidak memiliki izin dibongkar. Mereka mengancam jika sampai Selasa pekan depannya tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka sendiri yang akan membongkar.

Senin (12/10) Bupati Aceh Singkil Safriadi, Musyawarah Pemimpin Daerah, ulama, ormas Islam serta tokoh masyarakat setempat secara sepihak sepakat untuk membongkar 10 gereja dalam kurun waktu dua pekan. Pembongkaran dilakukan mulai 19 Oktober. Pengurus Gereja-gereja harus mengurus izin sesuai Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No 8 dan No 9 Tahun 2006 dan Peraturan Gubernur Aceh No 25/2007 tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah.

Kesepakatan tersebut diambil untuk menenangkan massa yang menuntut pembongkaran pada 13 Oktober. Walau sudah ada kesepakatan, aksi perusakan dan pembakaran oleh massa yang bersenjata tajam dan bambu runcing tetap terjadi. Juga diduga ada dua warga tewas, ada yang menduga tembakan dari aparat.

Namun, ada juga korban tewas akibat terkena senjata rakitan. Dua gereja yang dibakar di Desa Gunung Meria Singkil, yaitu Huria Kristen Indonesia dan Gereja Katolik.

Penganiayaan terhadap Pdt Erde Berutu STh yang mempertahankan Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi Kuta Karangan Kab. Aceh Singkil. Pdt Berutu berusaha melindungi GKPPD dari perusakan massa. Setelah pembakaran dan perusakan gereja-gereja di Aceh Singkil, terjadi eksodus warga Kristen keluar dari Aceh Singkil.

Di perbatasan Aceh Singkil dan Sumatera Utara juga terjadi sweeping warga yang hendak masuk dan keluar. Negara, dhi. Pemda Singkil, mengfasilitasi kekerasan terhadap umat Kristen dan gereja di Singkil.

Kesepakatan yang dibuat Bupati dan Muspida bersama ormas Islam beberapa hari sebelumnya adalah sebuah fasilitas negara yang memperkenankan masyarakat sipil menggunakan kekerasan.

Sangat nampak ketidak-hadiran negara ketika terjadi kekerasan dan pembakaran; alasan aparat kurang jumlah dibandingkan dengan jumlah massa, tidak masuk akal karena sudah beredar informasi berhari-hari sebelumnya. Jasdi memang terjadi pembiaran yang sistematis oleh negara; terjadinya bentrok adalah sebuah risiko ketika masyarakat dibiarkan main hakim sendiri.

Seharusnya tegas, di seluruh Indonesia, hanya negara yang berhak menggunakan alat pemaksa dan kekerasan. Segala bentuk kekerasan oleh masyarakat harus ditindak tegas oleh negara. Dalam bentrok tersebut, warga gereja ada pada posisi mempertahankan diri atas serangan yang terjadi. Alasan ketiadaan izin pembangunan gereja tidak bisa dijadikan dalih untuk kekerasan dan main hakim sendiri.

Sebab, keberatan dengan keberadaan gereja bisa diajukan ke pengadilan.

Lagi pula, pasal 14 Perber Menag dan Mendagri 2006 jelas mengatakan kalau kondisi objektif komunitas membutuhkan rumah ibadah dan mereka belum bisa memenuhi persyaratan yang disebut oleh Perber, pemerintah daerah wajib memfasilitasi mereka agar bisa menjalankan ibadahnya. Bukan malah memfasilitasi warga membongkar atau membakar.

Gereja ada tanpa izin bukanlah karena kesengajaan. Ini lebih karena regulasi dan fasilitasi negara yang tidak fair. Gereja berupaya mengurus juga bertahun-tahun tak ada hasil.

Setelah terjadi peristiwa brutal tersebut, respon semua elemen masyarakat dan negara hanya diam. Di mana semua elemen masyarakat dan negara yang begitu hebohnya dengan masjid yang terbakar di Tolikara, sementara tragedi yang parah di Singkil, semuanya diam, bisu, dan tak bersuara.

==============

Tanggapan terhadap Din Syamsuddin

Kasus pembakaran sejumlah gedung gereja di Singkil, Aceh sudah berlalu, namun dampak terhadap sikon ‘ketakutan sosial’nya belum reda. Sejumlah besar umat Kristen asal Singkil, masih bertebaran di Sumut. Mereka menyingkir karena hidup dan kehidupannya tak aman, bahkan terancam. Walaupun sudah ada himbauan dari Mengko Polkam RI agar warga asal Singkil di pengungsian boleh kembali, namun belum ada yang berani pulang kampung. Sebab, himbauan tersebut, bukan sebagai jaminan keamanan; mereka belum berani pulang.

Pada sikon lainnya, kasus Singkil, kini seperti didiamkan; yang ada hanyalah “penangkapan kroco-kroco” yang dituding sebagai penggerak masa agar membakar gereja-gereja. Sedangkan ‘aktor intelektual’ di belakangnya tetap bebas berkeliaran. Juga, sejumlah gedung gereja yang telah menjadi puing, arang, dan debu, tetap dibiarkan seperti itu; menjadi saksi bisu kekerasan atas nama agama.

Tak ada niat dari Pemda dan Pemerintah Jokowi-JK, untuk membangun satu atau dua gedung gereja yang baru sebagai pengganti; yang akan digunakan sebagai sarana ibadah. Agaknya Pemda Singkil pun, mengamini cara pembakaran tersebut; sehingga tak perlu lagi repot dengan “mengedukasi warga agar bisa hidup berdampingan, bersama, toleran dengan mereka yang beda agama.”

Jadi, Pemda Singkil, sama sekali tak berniat memberi fasilitas kepada warganya, yang minoritas, agar menjalankan ibadahnya. Bagi mereka, ‘tidak boleh ada gereja di Singkil.’ Sikon seperti itu, entah sampai kapan terjadi; sementara itu, tokoh-tokoh nasionala, para politisi, dan Petinggi Negara sudah diam.

Mereka cuma omong sebentar ketika hari kejadian, sudah itu tutup mulut; besok, mereka lupa dan melupakan kasus Singkil. Belakangan, muncul diberbagai media online, kasus pembakaran gedung gereja mulai dibelokan menjadi, akibat “umat non-muslim yang tak tahu diri; minoritas-mayoritas; bahkan hal-hal rasis lainnya.

Tak sedikit tokoh agama dan ormas, bukannya, melalui pernyataan mereka, bukannya menenangkan dan mencerdaskan umat tentang ‘hidup damai dalam perbedaan,’ tapi malah ‘membenarkan’ anarkisme di Singkil. Di berbagai media online, juga medsos, muncul dukungan pembenaran terhadap aksi-aksi Singkil tanpa Gereja; dan tak menutup kemungkinan, merambah ke wilayah lain di Aceh.

Contoh, ada percobaan pembakaran Gedung Gereja Perotestan di Sabang. Hal senada juga keluar dari Din Syamsuddin; agaknya Din lebih suka dikotomi mayoritas dan minoritas, menjadi sesuatu yang terus menerus terpelihara dalam hidup dan kehidupan sosial, termasuk hubungan antar umat beragama. Oleh sebab itu, Minoritas harus tunduk dan ikut maunya Mayoritas.

Lihat SUPLEMEN, pernyataan Din Syamsuddin, perlu mendapat perhatian oleh kita semua Keluhan umat Islam terkait banyak gereja di wilayah yang mayoritas Muslim, “….ada tempat rumah ibadah lain yang jumlahnya bahkan lebih dari masjid,” Keluhan atau salah mengeluh atau memberi data yang benar!?

Adalah sesuatu yang sangat LUCU dan ASAL BUNYI, jika di Negeri ini, terutama di Aceh, Gedung Gereja yang besarnya ‘mini’ lebih bamyak dari Mesjid. Darimana Din mendapat data tersebut!? Agaknya, Din perlu lihat di lapangan, untuk menemulkan hal ‘luar biasa’ itu; luar biasa karena di wilayah mayoritas, ada gereja lebih banyak dari mesjid.

Umat beragama, …menerapkan toleransi dan tahu diri ketika menjadi minoritas di wilayah tertentu. Mungkin saja, bagi Din Syamsuddin, toleransi adah, sikap penerimaan dan penyusaian diri kaum minoritas terhadap mayoritas. Jadi, umat minoritas di Singkil harus tahu diri.

Lalu, bagaimana jika sebaliknya? Toleransi yang datang dari mayoritas? Atau, mereka yang mayoritas bisa menerima, melindungi, menghargai yang minoritas? Agaknya, Din lupa bahwa dalam toleransi, apalagi antar umat beragama, yang terjadi adalah menerima perbedaan satu sama lain, dan menghargai serta menghormatinya. Dilanjutkan hidup berdampingan secara sosial dengan bermartabat. Dengan cara itu, maka minoritas ataupun mayoritas, bisa menerima berapa pun tempat ibadah di sekitarnya.

Kasus Tolikara yang mayoritasnya Kristen, hendaklah masjidnya tidak banyak-banyak. Pun sebaliknya saat di sebuah daerah mayoritas muslim, hendaklah jumlah gereja tidak terlalu banyak. Din gunakan contoh yang ‘anomali’ seperti Tolikara; namun tak melihat pada wilayah lain, misalnya di Samosir.

Juga, Din mungkin lupa, bahwa Gedung Gereja berhubungan erat dengan denominasi atau mazhab pada Agama Keristen. Setiap denominasi, berbeda organisasi, ajaran, administrasi, dan seterusnya. Masing-masing butuh tempat ibadah, dan tak bisa campur baur jadi satu.

Lalu, apa ukuran ‘terlalu banyak’ yang Din gunakan? Jika, gunakan dikotomi ‘minoritas-mayoritaa’ maka 5 gereja, sudah bisa diasebut terlalu banyak; apalagi 10. SKB 2 Menteri tentang pembangunan rumah ibadah. …..adalah hal sensitif dan bisa menjadi pemicu konflik antar warga. Meski fungsi rumah ibadah sebagai tempat untuk melakukan kebebasan beragamanya, tetapi ada efek sosial pada lingkungan sekitar yang harus dipikirkan, …..

Sekali lagi, tetang SKB 2 Menteri, SK yang bersifat ‘pembatasan pembangunan rumah ibadaha’ ini, seringakali menjadi tameng para tokoh agama, politisi, dan Pemda. Mereka bukanya mengedukasi umat agar ‘bisa menerima’ adanya tempat ibadah lainnya di suatu wilayah, namun sebaliknya. SKB tersebut, justru sebagai alat agar terjadi penolakan terhadap pembangunan tempat ibadah.

Berdasarkan semuanya itu, Din Syamsuddin, yang memberi pernyataan atas nama pribadi atau MUI, ternyata tidak memberikan solusi cerdas terhadap kasus pembakaran gereja di Singkil. Din tak sedikit pun menghimbau umat dan Pemda Singkil agar melakukan pembangunan kembali gereja-gereja yang lenyap karena aksi brutal warga setempat. Justru, yang tersirat adalah, Din bisa menerima aksi pembakaran tersebut.

Dengan demikian, mari kita bertaruh, aksi-aksi seperti di Singkil, akan terjadi lagi, karena adanya pembiaran dan sebagai sesuatu yang biasa. Karena, ada orang-orang yang berpedoman, yang penting ‘bakar, hancurkan, robohkan, bicara belakangan; jika gedung gereja yang telah menjadi puing, maka tak bakalan dibangun kembali.

Hmmm …. Ketika ada kasus-kasus intoleransi, maka kebanyakan orang Indonesia, kehilangan akal sehat sehingga tak mampu menilai dengan baik dan benar. Apa memang, yang besar selalu benar, dan yang kecil terus menerus disalahkan!?

445347_620

=========

SUPLEMEN:

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Din Syamsuddin, menyatakan bahwa: Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam pembakaran gereja di Singkil, Aceh; namun juga menemukan hal-hal yang perlu disampaikan ke publik.

Keluhan umat Islam terkait banyak gereja di wilayah yang mayoritas Muslim,

“Saya memang melakukan pembicaraan kesananya (Singkil), kawan-kawan di sana bilang bagaimana sebuah kecamatan tidak terlalu besar, mayoritas muslim tapi ada tempat rumah ibadah lain yang jumlahnya bahkan lebih dari masjid,”

Umat beragama, maksudnya non-muslim, menjadikan keluhan tersebut sebagai bahan introspeksi dengan menerapkan toleransi dan tahu diri ketika menjadi minoritas di wilayah tertentu.

Ketika di Papua seperti Tolikara yang mayoritasnya Kristen, hendaklah masjidnya tidak banyak-banyak.

Pun sebaliknya saat di sebuah daerah mayoritas muslim, hendaklah jumlah gereja tidak terlalu banyak. “Yang Islam harus tahu diri di Papua. Makanya di Tolikara tidak usah banyak masjid karena mayoritas Kristen. Tapi di mayoritas muslim, jangan banyak gereja,”

Memahami kegusaran umat muslim di Singkil yang melihat banyaknya gereja sedangkan mayoritas penduduknya adalah muslim. Aturan pembangunan rumah ibadah yang dibuat oleh pemerintah dalam SKB 2 Menteri saat ini sudah baik. Namun, pelaksanaan di lapangan juga harus dipantau.

Sebab pembangunan rumah ibadah adalah hal sensitif dan bisa menjadi pemicu konflik antar warga. Meski fungsi rumah ibadah sebagai tempat untuk melakukan kebebasan beragamanya, tetapi ada efek sosial pada lingkungan sekitar yang harus dipikirkan.

Sumber: Bersamadakwah/bersamadakwah.net/soal-pembakaran-gereja-di-singkil-ini-temuan-din-syamsuddin/

 

OpaJappy

Check Also

5a86e1a2d0765-anak-dan-menantu-elvi-sukaesih-ditangkap-kasus-narkoba_663_382

Wow Anak Ratu Dangdut Tertangkap Saat Memakai Narkoba

Kabarkanlah.com – Ketiga anak Elvi Sukaesih, Dhawiya Zaidah, Ali Zaenal Abidin dan Syehan, ditangkap kepolisian ...

Comments

Tinggalkan Balasan

//